Analysis of Legal Protection Strategy by Sub-Directorate II of Property of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police against the Mafia of Forgery of Ownership Certificates
Keywords:
Legal protection, Indonesian National Police Criminal Investigation Agency, certificate forgery, land mafia, criminal strategy, Subdirectorate II of Property.
Abstract
The rampant practice of land document forgery has caused public unrest and disrupted legal certainty over land ownership. This study aims to analyze the legal protection strategies implemented by Subdirectorate II of Property, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police in handling cases involving the mafia of land ownership certificate forgery. This research uses an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, documentation studies, and observation. The results of the study indicate that Subdirectorate II of Property within the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police has implemented various effective strategies in addressing cases of ownership certificate forgery perpetrated by land mafias. These strategies include legal education for the public, preventive measures through cooperation with related institutions, law enforcement against perpetrators, utilization of digital technology and document forensics, capacity building for investigators, and collaboration with the Anti-Land Mafia Task Force. The implementation of these strategies has had a positive impact in raising public legal awareness, strengthening inter-agency coordination, and reducing the number of forgery cases that harm both the state and the public.
References
1. Andrisno, R., & Rosadi, O. (2025). Upaya Penanggulangan Potensi Konflik Akibat Pengelolaan Tambang Batuan Andesit Dengan Menggunakan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polres 50 Kota. Ekasakti Legal Science Journal, 2(2), 119-126.
2. Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. Binamulia Hukum, 9(1), 29-44.
3. Arti, A., & Insani, N. (2021). Analisis Hukum Perbankan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
4. Azhar, N. N., & Dharsana, I. P. (2024). Efektivitas Penggunaan Sertipikat Elektronik dalam Mencegah Pemalsuan Dokumen Tanah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).
5. Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
6. Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2), 218-233.
7. Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 33-51.
8. Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 109-130.
9. Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6031-6042.
10. Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Sasi, 22(2), 52-66.
11. Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review, 5(2), 539-552.
12. Nasir, S. M. (2024). Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sertifikat Tanah Ganda Di Kabupaten Gorontalo. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(11), 1106-1116.
13. Permadi, I. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. Perspektif Hukum, 1-25.
14. Pratiwi, P. F. P. (2021). Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya. Literasi Hukum, 5(2), 23.
15. Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. Widya Bhumi, 2(1), 39-53.
16. Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). Sosioreligius: jurnal ilmiah sosiologi agama, 2(1).
17. Rasyid, S. A., Lapasere, R. S., & Nutfa, M. (2022). Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, Dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Journal of Syntax Literate, 7(8).
18. Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat dan Permasalahannya. Ganec Swara, 13(1), 120-125.
19. Riwayanto, R. D. (2019). Kejahatan Korporasi di Bidang Agraria. KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(1), 69-83.
20. Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2(2), 287-306.
21. Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101-113.
22. Umar, M. H., & Papuluwa, N. K. (2024). Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia. Journal of Syntax Literate, 9(1).
23. Wihasti, I. S., & Pramono, R. W. D. (2025). Tipologi dan Distribusi Spasial Bidang Tanah dalam Struktur Perkotaan: Studi Kasus Kota Denpasar. Tunas Agraria, 8(2), 268-289.
24. Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(I), 98-108.
2. Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. Binamulia Hukum, 9(1), 29-44.
3. Arti, A., & Insani, N. (2021). Analisis Hukum Perbankan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
4. Azhar, N. N., & Dharsana, I. P. (2024). Efektivitas Penggunaan Sertipikat Elektronik dalam Mencegah Pemalsuan Dokumen Tanah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).
5. Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
6. Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2), 218-233.
7. Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 33-51.
8. Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 109-130.
9. Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6031-6042.
10. Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Sasi, 22(2), 52-66.
11. Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review, 5(2), 539-552.
12. Nasir, S. M. (2024). Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sertifikat Tanah Ganda Di Kabupaten Gorontalo. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(11), 1106-1116.
13. Permadi, I. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. Perspektif Hukum, 1-25.
14. Pratiwi, P. F. P. (2021). Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya. Literasi Hukum, 5(2), 23.
15. Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. Widya Bhumi, 2(1), 39-53.
16. Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). Sosioreligius: jurnal ilmiah sosiologi agama, 2(1).
17. Rasyid, S. A., Lapasere, R. S., & Nutfa, M. (2022). Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, Dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Journal of Syntax Literate, 7(8).
18. Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat dan Permasalahannya. Ganec Swara, 13(1), 120-125.
19. Riwayanto, R. D. (2019). Kejahatan Korporasi di Bidang Agraria. KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(1), 69-83.
20. Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2(2), 287-306.
21. Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101-113.
22. Umar, M. H., & Papuluwa, N. K. (2024). Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia. Journal of Syntax Literate, 9(1).
23. Wihasti, I. S., & Pramono, R. W. D. (2025). Tipologi dan Distribusi Spasial Bidang Tanah dalam Struktur Perkotaan: Studi Kasus Kota Denpasar. Tunas Agraria, 8(2), 268-289.
24. Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(I), 98-108.
Published
2025-06-12
How to Cite
Nurizki, A. R., & Adhari, A. (2025). Analysis of Legal Protection Strategy by Sub-Directorate II of Property of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police against the Mafia of Forgery of Ownership Certificates. International Journal of Science and Society, 7(2), 373-385. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i2.1446
Section
Articles
Copyright (c) 2025 International Journal of Science and Society
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The copyright in this website and the material on this website (including without limitation the text, computer code, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material on this website) is owned by IJSOC and its licensors.
IJSOC grants to you a worldwide non-exclusive royalty-free revocable license to:
- view this website and the material on this website on a computer or mobile device via a web browser;
- copy and store this website and the material on this website in your web browser cache memory; and
- print pages from this website for your use.
- All articles published by Academic Journals are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. This permits anyone to copy, redistribute, remix, transmit and adapt the work provided the original work and source is appropriately cited.
IJSOC does not grant you any other rights in relation to this website or the material on this website. In other words, all other rights are reserved.
For the avoidance of doubt, you must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without appropriately and conspicuously citing the original work and source or ACADEMIC JOURNALS prior written permission.
You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to compliance@ijsoc.goacademica.com.
IJSOC takes the protection of its copyright very seriously.
If IJSOC discovers that you have used its copyright materials in contravention of the license above, IJSOC may bring legal proceedings against you seeking monetary damages and an injunction to stop you using those materials. You could also be ordered to pay legal costs.
If you become aware of any use of IJSOC' copyright materials that contravenes or may contravene the license above, please report this by email to Compliance@ijsoc.goacademica.com.
If you become aware of any material on the website that you believe infringes your or any other person's copyright, please report this by email to Compliance@ijsoc.goacademica.com.
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
1.png)
.jpg)
-modified.png)
-modified.png)
-modified.png)
